UMY Soroti Ketimpangan Kuota Mahasiswa PTN, Dinilai Rugikan Kampus Swasta

BANTUL, jogjabanget.id - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyoroti ketimpangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi Indonesia. 

Rektor UMY, Achmad Nurmandi, menilai kebijakan penambahan kuota mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdampak langsung pada penurunan minat ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Menurut Nurmandi, dalam empat tahun terakhir PTN—terutama yang berstatus Badan Hukum (PTN-BH) dan Badan Layanan Umum (BLU)—telah menyerap tambahan sekitar 1,4 juta mahasiswa. Kondisi ini dinilai menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan PTS.

“Ketidakadilannya adalah mereka dibangun oleh pemerintah, gajinya dari APBN, sementara kami membangun sendiri. Ini persaingan yang tidak sejajar,” tegasnya dalam forum diskusi bersama media di Kampus Terpadu UMY, Bantul, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai, PTN seharusnya lebih fokus pada penguatan riset dan program pascasarjana seperti S2 dan S3, bukan justru memperbesar penerimaan mahasiswa S1 melalui jalur mandiri.

Selain itu, kenaikan biaya perjalanan seperti tiket pesawat dan hotel juga berdampak pada aktivitas akademik, terutama mobilitas dosen untuk riset dan kolaborasi internasional.

“Dosen sudah merencanakan riset sejak setahun sebelumnya, tapi sekarang harga tiket melonjak, ini berpengaruh pada budgeting kampus,” jelasnya.

Dampak ke PTS dan Harapan Perubahan Kebijakan

Nurmandi menegaskan, dampak ekspansi kuota PTN sangat terasa bagi PTS, bahkan kampus besar sekalipun. Ia menyebut kondisi ini semakin berat bagi PTS yang belum memiliki infrastruktur dan akreditasi kuat.

UMY bersama berbagai asosiasi PTS telah menyuarakan kritik ini ke pemerintah dan DPR, mendorong adanya revisi kebijakan agar lebih adil.

Sebagai perbandingan, Nurmandi menyinggung sistem pendidikan tinggi di Korea Selatan dan Taiwan yang dinilai lebih seimbang karena subsidi diberikan berdasarkan jumlah mahasiswa tanpa membedakan PTN dan PTS.

“Di sana lebih fair. Subsidi diberikan berdasarkan jumlah mahasiswa, tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah disebut tengah merancang kebijakan pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN, khususnya melalui jalur mandiri, mulai tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional.

UMY pun berharap langkah tersebut benar-benar direalisasikan agar persaingan antara PTN dan PTS menjadi lebih sehat.