Sri Sultan Ingin Anak Muda di Kalurahan Punya Keahlian dan Usaha Sendiri, Ini Caranya
Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pelatihan kerja berbasis potensi kalurahan di DIY untuk membuka peluang kerja dan usaha bagi generasi muda. Kemnaker merencanakan 43 paket pelatihan dengan kapasitas 600–700 peserta pada 2026. (dok. Pemda DIY)
YOGYAKARTA, jogjabanget.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pengembangan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap kalurahan. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang kerja dan usaha bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja di DIY.
Sri Sultan menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (27/10/2026).
Menurut Sri Sultan, pengembangan keterampilan masyarakat perlu mempertimbangkan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga mendorong lahirnya pelaku usaha baru di tingkat kalurahan.
Ia mencontohkan, masyarakat yang tinggal di kawasan dengan potensi pariwisata perlu dibekali keterampilan yang relevan, seperti kemampuan berbahasa asing dan pengelolaan destinasi wisata.
“Harapan saya, di setiap desa itu jangan hanya anaknya berasumsi ‘saya akan menjadi petani atau nelayan’. Kalau potensi pariwisatanya tinggi, butuh bisa bahasa asing, butuh objek yang memang baik untuk dirawat, dan sebagainya,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan mencontohkan kawasan Tebing Breksi dan Mangunan yang berkembang menjadi destinasi wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Menurutnya, potensi serupa dapat dikembangkan di wilayah lain apabila didukung sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai.
Karena itu, pemetaan potensi kalurahan perlu berjalan beriringan dengan penyediaan pelatihan kerja. Masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan dan tidak hanya bergantung pada mata pencaharian yang selama ini dikenal di lingkungannya.
Lulusan SMK dan Karang Taruna Jadi Sasaran Pelatihan
Sri Sultan juga menyoroti pentingnya memperluas akses pelatihan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, generasi muda yang tergabung dalam Karang Taruna dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi di wilayah masing-masing.
Melalui pelatihan yang tepat, mereka diharapkan memiliki kompetensi untuk bekerja di perusahaan maupun merintis usaha mandiri. Pengembangan usaha lokal tersebut sekaligus dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
“Dengan training yang ada di Bantul ini, mereka punya kemampuan untuk menjadi pegawai atau kita dukung menjadi pionir-pionir bisnis yang ada di kalurahan,” ungkap Sri Sultan.
Untuk merealisasikan upaya tersebut, Sri Sultan berharap adanya kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Kerja sama diperlukan untuk memetakan kebutuhan keterampilan masyarakat sekaligus menyesuaikan program pelatihan dengan potensi ekonomi di setiap wilayah.
Ia juga meminta agar program-program pelatihan yang tersedia dapat dipaparkan lebih lanjut sehingga pemerintah daerah bisa menentukan langkah pengembangan tenaga kerja secara lebih terarah.
Produktivitas Tenaga Kerja DIY Masih Perlu Ditingkatkan
Dorongan pengembangan pelatihan kerja berbasis potensi wilayah tersebut sejalan dengan tantangan produktivitas tenaga kerja di DIY.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi Rakordal, produktivitas tenaga kerja DIY tumbuh rata-rata 5,52 persen sepanjang 2021–2025. Nilainya meningkat dari Rp48,18 juta menjadi Rp59,74 juta per pekerja.
Meski demikian, empat sektor usaha yang menyerap 66,51 persen penduduk bekerja di DIY masih memiliki produktivitas di bawah rata-rata daerah. Keempat sektor tersebut meliputi perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta akomodasi dan makan minum.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan, menurut Sri Sultan, tidak cukup hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga perlu mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat pekerjaan formal, dan memperbaiki kesejahteraan pekerja.
Dalam sambutannya, Sri Sultan turut menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja yang selama ini membutuhkan perhatian lebih, termasuk pekerja informal, aparatur desa, seniman, buruh harian, dan masyarakat rentan.
“Rasa aman pekerja bukan sekadar isu pelengkap, melainkan fondasi utama ketahanan ekonomi dan keberlanjutan usaha yang berkeadilan,” tutur Sri Sultan.
Ia juga mendorong penguatan kemitraan antara perguruan tinggi, SMK, dan dunia usaha agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk mewujudkan upaya tersebut.
Kemnaker Siapkan Kolaborasi Pelatihan untuk DIY
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, yang menyampaikan sambutan secara daring, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,75 persen pada triwulan II 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja formal, dan perbaikan pendapatan pekerja.
Yassierli menyebut DIY memiliki sejumlah modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mulai dari ekosistem pendidikan tinggi, sumber daya manusia, pariwisata, perdagangan, ekonomi berbasis jasa, hingga industri pengolahan dan jaringan usaha lokal.
Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,11 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 4,65 persen.
Meski capaian tersebut diapresiasi, Yassierli menilai pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dan kondisi kerja yang lebih layak.
Ia juga menyoroti tantangan produktivitas yang berkaitan dengan besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor dengan kontribusi ekonomi relatif rendah. Karena itu, pengembangan pusat-pusat peningkatan produktivitas di sektor unggulan daerah dinilai perlu diperkuat.
“Ini tentu menjadi tantangan kita. Produktivitas ini kalau kita bandingkan dengan nasional, inilah yang nanti semoga Kementerian Ketenagakerjaan nanti serta jajaran pimpinan dari Provinsi DIY, kita bisa melakukan sebuah kolaborasi bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dengan membangun pusat-pusat peningkatan produktivitas pada sektor-sektor utama yang saat ini dimiliki oleh DIY,” papar Yassierli.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, Fikri Kurniakiki, yang mewakili Kemnaker, menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi masyarakat DIY.
Salah satu bentuk dukungan yang dapat dikembangkan adalah pelatihan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan anggota Karang Taruna. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha sekaligus membuka peluang ekonomi di tingkat lokal.
Fikri juga menyampaikan rencana pelaksanaan 43 paket pelatihan pada 2026 dengan perkiraan kapasitas sekitar 600–700 peserta. Pelatihan direncanakan berlangsung di Bantul untuk mendukung kebutuhan peningkatan keterampilan masyarakat DIY.
Stabilitas Harga dan Digitalisasi Ekonomi Juga Jadi Perhatian
Selain persoalan ketenagakerjaan, Sri Sultan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga untuk melindungi daya beli masyarakat. Strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, perlu diwujudkan melalui langkah konkret.
Upaya tersebut mencakup perbaikan tata niaga pangan lokal, penguatan infrastruktur penyimpanan, serta peningkatan efisiensi rantai logistik bahan pokok. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan berperan sebagai penstabil harga sekaligus penyerap hasil panen petani atau off-taker.
Di sisi lain, perluasan inklusi keuangan dinilai penting agar pelaku UMKM, petani, peternak, dan perempuan pelaku usaha memiliki akses terhadap pembiayaan formal yang aman dan terjangkau. Peningkatan literasi keuangan diperlukan untuk melindungi masyarakat dari rentenir, pinjaman daring ilegal, dan investasi bodong.
Sri Sultan juga mendorong digitalisasi layanan hingga tingkat desa serta pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
“Oleh karena itu, orientasi kebijakan Pemda DIY harus bergeser dari sekadar digitalisasi administratif menuju digitalisasi yang berdampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sri Sultan.
Melalui penguatan pelatihan kerja, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, serta pengembangan potensi ekonomi lokal, Pemda DIY berharap peningkatan produktivitas dapat berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.